Menganalisa Perundang-undangan

Baik, berikut ini penulis mencoba memaparkan dan menjelaskan cara menganilsa suatu Peraturan Perundang-undangan 



1. Coba ketahui apa yang telah diatur oleh peraturan Perundang-undangan yang kalian pelajari
2. Mengetahui dan memahami judul dari Peraturan yang akan kalian pelajari.
    Apabila judul dari peraturan perundang-undangan itu beda, maka yang diaturnya akan beda. contohnya Judul "Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah'', berbeda dengan "Undang-Undang Pemerintahan Daerah". Maka dari itu harap baca PENJELASAN UMUM. Dalam penjelasan umum ini terkandung maksud kehadiran peraturan perundang-undangan. Baik yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sederajat dengannya, maupun dengan konteks sosial politik ekonomi dimana hukum ini diperlukan kehadirannya. Temukan garis politik(Terkandung dalam asas-asas yang dianutnya) dan tema-tema pokok dari peraturan Perundang-undangan ini.
3. Carilah Pasal yang menurut kalian penting, bacalah baik-baik kemudian sesuaikan dengan tema-tema pokok tersebut. Ketika kalian menemukan istilah-istilah yang kurang jelas, maka bacalah 1 (satu) Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang kalian analisa memuat pengertian-pengertian.
4. Barulah kalian baca seluruh pasal secara berurutan agar bacaan bisa "menyapu" semua isinya.

Legal opinion penulis setelah menganalisa dari suatu Peraturan Perundang-undangan yang sudah dianalisa ......

 Melakukan kritik dan pujian terhadap Peraturan Perundang-undangan tsb sebagai produk hukum dengan menggunakan sebagai rujukan-rujukan sumber sbg berikut:

1. Undang-Undang (Konstitusi)
2. Traktat (Perjanjian Internasional jika ada)..
3. Berkenaan dengan Undang-Undang yg bersifat sektoral, maka harus melihat keteraitannya dengan Undang-Undang sektor lainnya.
4. Hak atau kepentingan golongan masyarakat mana yang dikesampingkan dan/atau diutamakan oleh produk Perundang-undangan tsb.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SOSIOLOGI HUKUM

Sedikit pemikiran penulis ingin membahas  “PELAKSANAAN PASAL 28 HURUF a PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (DI WILAYAH HUKUM KOTA PASURUAN)” Akibat dari makin sempitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat tidak mau berfikir panjang akan berjualan di pinggir-pinggir jalan atau tempat yang di anggap strategis untuk berjualan sebagai P edagang K aki L ima (PKL) . Dengan hanya bermodal yang relatif kecil kebanyakan mereka ber jualan d alam bidang produks i dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri maupun keluarganya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban dan masyarakat yang tidak mempunyai syarat , seperti pendidikan terahir minimal haruslulusan SMA, SMK atau sederajadnya untuk melamar pekerjaan di sektor formal karena sumber ...
Baca selengkapnya

belajar hukum perdata

Bismillahirrohmanirrohim.... Salam sejahtera buat kita semua... Kali ini saya mencoba menjawab pertanyaan yangmana segunung penulis merenung tidak sampai pada pertanyaan salah satu kerabat!!! Pertanyaannya 1. bagaimana cara memperoleh hak asuh anak kandung terhadap perempuan yg statusnya belum menjadi istri sahnya? Nah mungkin terdengar tabuh oleh agan2 semua, tp disini penulis mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan diatas tersebut!! JAWABAN Mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 , yang amarnya berbunyi: Mengadili - Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; - Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019) yang menyatakan, “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...
Baca selengkapnya

SURAT SANGGUP

Bismillahirrohmanirrohim.....!              Istilah surat sanggup dari bahasa Belanda orderbriefje ,bahasa Perancisnya billet a ordre ,bahasa Inggerisnya promissory note . Dalam undang-undang juga dikenal dengan istilah promesse aan order. Surat sanggup juga disebut surat aksep. Kata aksep berasal dari kata bahasa Perancis ‘accept’, artinya setuju.              Kata sanggup atau setuju itu mengandung suatu janji untuk membayar, yaitu kesediaan  dari pihak penanda tangan untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada waktu tertentu. Jadi surat sanggup atau surat aksep adalah surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu.             Surat sanggup ialah surat (akta) yang berisi kesanggupan seorang debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seorang kreditur atau penggantinya.     ...
Baca selengkapnya